MENGKRITIK TANPA RASA PANIK

  Seperti tersambar petir di siang bolong, Lagi lagi masyarakat dikejutkan dengan kebijakan tak populer dari pemerintah, Terkejut adalah reaksi yang wajar yang dialami oleh manusia normal dimana ada peristiwa yang diluar nalar dan pemikiran orang pada umumnya. Apalagi saat kondisi pandemi seperti ini presiden mengesahkan dan melegalkan minuman keras sebagai industri terbuka, yang tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. tentunya kebijakan ini mengundang banyak polemik dan kritik dari masyarakat.   Salah satu fungsi negara adalah untuk melindungi rakyatnya. Tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlindungan kepada bangsa Indonesia hendaknya meliputi segala bidang kehidupan, seperti dalam hal ekonomi, keamanan, pendidikan, kesehatan, moral dan akhlaknya.   Pelegalan miras justru merupakan...

    Keyakinan masyarakat terhadap pernyataan presiden untuk aktif memberikan kritik dan banyak masukan kepada pemerintah digoyahkan dengan kenyataan yang sudah terjadi. Sejumlah masyarakat yang pernah mengkritik pemerintah banyak yang dituntut dan dimasukan penjara. Kondisi tersebut tentu memberikan keraguan kepada masyarakat. Penuntut memang tak sepenuhnya bisa disalahkan. Karena merupakan delik aduan maka Secara hukum memang dimungkinkan bagi setiap orang untuk menuntut orang yang dianggap melecehkan pemerintah ataupun SARA. Undang undang yang sering digunakan untuk menjerat rakyat dan aktivis yang mengkritik pemerintah adalah Undang undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Masalahnya, bahwa definisi kritik belum tertulis di dalam peraturan dan undang undang manapun. Akibatnya bisa jadi antara kritik dan penghinaan terhadap presiden atau pemerintah ditafsirkan dengan arti yang sama, sehingga apabila ada masyarakat yang bermaksud mengkritik presiden ...